UU Pemasyarakatan untuk Perkuat Restorative Justice

    UU Pemasyarakatan untuk Perkuat Restorative Justice
    UU Pemasyarakatan untuk Perkuat Restorative Justice (Keadilan Restoratif)

    JAKARTA - DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Pemasyarakatan menjadi UU saat pembicaraan tingkat II di rapat paripurna. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengapresiasi semua pihak yang berperan dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

    Menurut Yasonna, UU tentang Pemasyarakatan dibentuk untuk memperkuat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia yang dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti dari konsep pembalasan dan penjeraan.

    BIGISSUE.ID
    market.biz.id BIGISSUE.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Undang-Undang ini juga diharapkan dapat memperkuat terwujudnya dan terlaksananya konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (juvenile justice system) serta pembaruan hukum pidana nasional, ” kata Yasonna, saat membacakan Pendapat Akhir Presiden terkait RUU tentang Pemasyarakatan, dalam rapat paripurna DPR RI, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (07/07/2022).

    “Dengan demikian, Pemasyarakatan tidak lagi hanya pada tahap akhir dari bekerjanya sistem peradilan pidana, namun sudah bekerja sejak dimulainya proses peradilan pidana, ” sambung Yasonna.

    JURNALIS.TV
    market.biz.id JURNALIS.TV
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Yasonna melanjutkan, penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu didasarkan pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas pemasyarakatan, tahanan, anak, warga binaan, dan masyarakat. 

    Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan, dengan menjunjung tinggi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

    (N.Son/***)

    jakarta dpr ri kemenkumham ri
    Narsono Son

    Narsono Son

    Artikel Sebelumnya

    Menteri ATR/BPN: Ingat..! OTT Bagi Oknum...

    Artikel Berikutnya

    Junimart Girsang Pertanyakan Pembatalan...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 184

    Postingan Tahun ini: 3247

    Registered: Apr 8, 2021

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 142

    Postingan Tahun ini: 2558

    Registered: May 25, 2021

    Narsono Son

    Narsono Son verified

    Postingan Bulan ini: 72

    Postingan Tahun ini: 617

    Registered: Jul 9, 2020

    Siswandi

    Siswandi verified

    Postingan Bulan ini: 68

    Postingan Tahun ini: 884

    Registered: Jul 11, 2020

    Profle

    Ray verified

    Memasuki Hari Kedua, Animo Pendaftar e-Katalog Sektoral Kemenkumham di Jawa Tengah Meningkat
    Pembukaan Turnamen Sepak Bola Sedekah Laut, Dandim Tegal Turun Kelapangan Sebagai Center Back
    Kakanwil Kemenkumham Jateng Kukuhkan 10 Guru Kekayaan Intelektual
    Buka Muswil II IPKEMINDO Jateng, Kakanwil Ingatkan Pembimbing Kemasyarakatan Selalu Jaga Integritas

    Rekomendasi

    Bupati Lambar Parosil Mabsus Boyong Dua Penghargaan Bergengsi Sekaligus Dari Dua Media Terkemuka Dan Terbesar Di Lampung
    Disdik Bersama Tim Inovasi Gelar Bimtek Literasi dan Numerasi bagi Guru PAUD
    Semarak HUT Kemerdekaan RI, Pemkab Sumenep Gelar Berbagai Lomba
    Peringati HUT RI Ke-77, Kapolsek Manyar dan Forkopimcam bagikan Ratusan Bendera Merah Putih Kepada Pengguna Jalan
    Lomba Senam Kreasi Jatim 2022, Perwosi Sumenep Raih Juara Favorit

    Ikuti Kami