Sufmi Dasco: Masalah Emisi Karbon Perlu Kajian Mendalam

    Sufmi Dasco: Masalah Emisi Karbon Perlu Kajian Mendalam
    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

    JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar yang menyebut pembangunan di era Presiden Joko Widodo tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau deforestasi, adalah suatu hal yang baik. Namun, Dasco menegaskan, perlu juga kajian mendalam mengenai emisi karbon tersebut.   

    "Saya rasa yang disampaikan Bu Siti Nurbaya baik, tapi memang kita nanti perlu juga kajian yang mendalam soal masalah emisi karbon, " ujar Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu kepada awak media, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11/2021).   

    Black Coffee
    market.biz.id Black Coffee
    18% Rp 4.500
    Beli sekarang!

    Hal itu karena, persoalan emisi, menurut Dasco bukan hanya menyangkut persoalan Indonesia saja yang terkena dampaknya. Melainkan, masalah lingkungan ini juga berdampak bagi dunia luar.

    “Karena ini juga akan menyangkut bukan hanya Indonesia tapi juga di dunia luar, " tambah politisi Partai Gerindra itu.   

    WARTADESA.CO.ID
    market.biz.id WARTADESA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Diketahui, dalam pertemuan bersama Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) pada Selasa (2/11/2021), Menteri Siti mengungkapkan bahwa pembangunan yang sedang berlangsung secara besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi.   

    “Menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk values and goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi, ” jelas Menteri Siti sebagaimana dikutip dari akun sosial media resminya, Facebook, yang dikutip media pada Jumat (5/11/2021).   

    Menurut Menteri Siti dalam pernyataannya, memaksa Indonesia untuk zero deforestation di 2030, jelas tidak tepat dan tidak adil. Karena, menurutnya, setiap negara memiliki masalah-masalah kunci sendiri dan dinaungi Undang-Undang Dasar (UUD) untuk melindungi rakyatnya. (rdn/sf)

    sufmi dasco ahmad gerindra dpr ri
    Ernest Hendri

    Ernest Hendri

    Artikel Sebelumnya

    KPK Apresiasi Peningkatan Skor IPAK 2022

    Artikel Berikutnya

    Sempat Buntu, Sufmi Dasco: DPR-Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 184

    Postingan Tahun ini: 3247

    Registered: Apr 8, 2021

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 142

    Postingan Tahun ini: 2558

    Registered: May 25, 2021

    Narsono Son

    Narsono Son verified

    Postingan Bulan ini: 72

    Postingan Tahun ini: 617

    Registered: Jul 9, 2020

    Siswandi

    Siswandi verified

    Postingan Bulan ini: 68

    Postingan Tahun ini: 884

    Registered: Jul 11, 2020

    Profle

    Ray verified

    Memasuki Hari Kedua, Animo Pendaftar e-Katalog Sektoral Kemenkumham di Jawa Tengah Meningkat
    Pembukaan Turnamen Sepak Bola Sedekah Laut, Dandim Tegal Turun Kelapangan Sebagai Center Back
    Kakanwil Kemenkumham Jateng Kukuhkan 10 Guru Kekayaan Intelektual
    Buka Muswil II IPKEMINDO Jateng, Kakanwil Ingatkan Pembimbing Kemasyarakatan Selalu Jaga Integritas

    Rekomendasi

    Bupati Lambar Parosil Mabsus Boyong Dua Penghargaan Bergengsi Sekaligus Dari Dua Media Terkemuka Dan Terbesar Di Lampung
    Disdik Bersama Tim Inovasi Gelar Bimtek Literasi dan Numerasi bagi Guru PAUD
    Semarak HUT Kemerdekaan RI, Pemkab Sumenep Gelar Berbagai Lomba
    Peringati HUT RI Ke-77, Kapolsek Manyar dan Forkopimcam bagikan Ratusan Bendera Merah Putih Kepada Pengguna Jalan
    Lomba Senam Kreasi Jatim 2022, Perwosi Sumenep Raih Juara Favorit

    Ikuti Kami