Seruan Aksi, Satuan Mahasiswa dan Pemuda Bogor Menggugat, Minta Kemendagri Copot Plt Bupati Bogor 

BOGOR - Seruan Aksi yang dilakukan Satuan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (SAMPBO) untuk mendesak Mendagri Tito Karnavian mencopot Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan dari jabatannya. 

Dalam waktu dekat ini, rencananya ratusan mahasiswa dan Pemuda kabupaten Bogor yang tergabung dalam SAMPBO akan melakukan aksi di depan gedung Kemendagri Jakarta. 

Baca juga: Pemulihan Ekonomi Di Luwu Utara, Putri Dakka Sebut Penanganan Banjir Adalah Solusinya

Menurut keterangan SAMPBO, kepemimpinan Iwan Setiawan selama menjadi PLT. Bupati Bogor dinilai tidak memberikan dampak perubahan apapun. 

" Kabupaten Bogor kian menghadapi banyak masalah. Hal tersebut sebuah narasi yang berdasar, hasil kajian teman - teman SAMPBO. Bahwasannya SAMPBO menilai Iwan Setiawan, sebagai PLT. Bupati Bogor gagal melanjutkan Visi dan Misi dari Bupati Ade Yasin, yakni PANCAKARSA" ujar Rahman Koordinator SAMPBO yang diterima Indonesiasatu.co.id, (10/04/23). 

Baca juga: Launching DP3,KPU Parepare Lahirkan Kader Yang Melek Politik dan Tahapan Kepemiluan

SAMPBO menilai semenjak Iwan Setiawan menjabat sebagai PLT. Bupati Bogor menunjukan ke gagalannya dalam memimpin Kabupaten Bogor. 

Terdapat tujuh poin yang dinilai SAMPBO atas kinerja yang dilakukan Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan diantaranya,  

Baca juga: Ternyata Ini Alasan Putri Dakka Gabung di Partai NasDem

1. Tidak meratanya pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan (KARSA BOGOR CERDAS)
2. Semrautnya Pembangunan Fasilitas Kesehatan (RSUD Bogor Utara) - Karsa Bogor Sehat. 

3. Diduga banyaknya mafia monopoli proyek pembangunan di Kabupaten Bogor (LHP BPK). 

Baca juga: Penjelasan Bupati Tentang 7 Raperda Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

4. Diduga maraknya praktek jual beli jabatan di lingkungan Pemda Kabupaten Bogor. 

5. Evaluasi terkait Program SAMISADE yang diduga berjalan tanpa adanya payung hukum yang jelas dan condong ke arah praktek KKN dan Politis. 

Baca juga: Pandangan Umum Fraksi Kerja tentang 7 Raperda Kab. Pangandaran Tahun 2021

6. Maraknya kekosongan jabatan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. 

7. Terlambatnya penyaluran dana desa, sehingga menjadikan suatu problem satuan perangkat desa se-Kabupaten Bogor. 

Berdasarkan hasil kajian tersebut, Satuan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (SAMPBO) akan menggelar aksi di depan gedung kementerian dalam negeri. Pada Jum'at, 14 April 2023 yang akan datang dengan empat  tuntutan yakni,  

1. Mendesak Mendagri untuk segera evaluasi kinerja PLT. Bupati Bogor. 

2. Mendesak Mendagri Untuk Berhentikan PLT. Bupati Bogor. 

Baca juga: Tony Rosyid: Dukung Anies, Elektabilitas Nasdem Naik

3. Mendesak Mendagri Untuk Segera Menunjuk PJ Bupati Bogor. 

4. Meminta Mendagri Untuk Melakukan Pengawasan Ketat Terhadap Jalannya Pemerintahan Kabupaten Bogor. 

" Kami berharap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dapat melihat secara terbuka, untuk dapat mengevaluasi kinerja dan mengamini tuntutan Satuan Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Bogor (SAMPBO)", Pungkasnya. ***(fr)