Diah Pitaloka: Komisi VIII Desak Pemerintah Tuntaskan Persoalan Kekurangan Guru Agama di Daerah

    Diah Pitaloka: Komisi VIII Desak Pemerintah Tuntaskan Persoalan Kekurangan Guru Agama di Daerah
    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka

    GIANYAR - Kekurangan guru agama menjadi persoalan yang sangat panjang dan kerap terjadi di seluruh daerah, tak terkecuali di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Untuk itu, Komisi VIII DPR RI mendesak agar Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta pemerintah daerah sebagai pemilik sumber data mampu berkoordinasi dengan baik guna menuntaskan persoalan kekurangan guru yang ada saat ini.

     

    Latte espresso steamed milk
    market.biz.id Latte espresso steamed milk
    20% Rp 4.000
    Beli sekarang!

    Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI  dengan Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun, Ketua DPRD Gianyar I Wayan Tagel Winarta, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Dinas Sosial, BPBD, Direktur Pendidikan Hindu Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI I Gusti Made Sunarta, Kepala Seksi Bina Kelembagaan PTKIN Sub Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat PTKI Ditjen Pendidikan Islam Kemenag Lelis Tsuroya Herniatin, perwakilan Kementerian Sosial, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Aula Kantor Bupati Gianyar, Bali,  Senin (1/8/2022).

     

    WIRAUSAHA.CO.ID
    market.biz.id WIRAUSAHA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Persoalan yang mengemuka dalam pertemuan hari ini, perlu menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI. Saya menilai persoalan yang dihadapi sebagai kelemahan koordinasi antara beberapa kementerian terkait, perlu ada koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah guna mendapatkan jalan keluar terbaik, pasalnya kebutuhan guru agama menyangkut kebutuhan yang bersifat konstitusional. Walaupun kebutuhan tidak bersifat praktis, namun ini sangat penting sebagai amanat konstitusi yang benar-benar perlu digaris bawahi untuk memenuhi ketercukupan guru agama. Agama sangat penting untuk menyeimbangkan kehidupan manusia, di mana pendidikan agama diperlukan untuk menuntun kita berprilaku baik terhadap sesama mahluk hidup lainya. Oleh sebab itu, pendidikan agama tidak bisa diganti dengan pendidikan lain, ” jelas Diah.

     

    24JAM.CO.ID
    market.biz.id 24JAM.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Politisi PDI-Perjuangan itu menjelaskan, peranan guru agama tidak bisa diganti oleh guru mata pelajaran lain. Misalnya mata pelajaran agama Kristen namun diajar oleh guru agama Hindu, maka tidak akan bisa, karena dari segi pemahaman pembelajaran berbeda dan juga agama Islam diajarkan agama Hindu juga tidak bisa. Dengan demikian peranan guru agama itu sangat penting, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian khusus. Oleh karena itu, Diah menekankan persolan kurangnya guru agama ini akan menjadi catatan penting Komisi VIII DPR RI.

     

    WARTA.CO.ID
    market.biz.id WARTA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Saat ini kami telah membuat Panitia Kerja (Panja) Keagamaan, salah satu pembahasan yang ada di dalamnya mengenai persoalan kekurangan guru, serta berbagai pembahasan lainya seperti kelemahan data, dan terkahir terkait proporsi pendidikan keagamaan yang secara anggaran proporsi masih sangat lemah di bandingkan pendidikan umum. Semoga dengan adanya panja ini bisa ada solusi dari berbagai persoalan, " ucap Diah.

     

    POLITISI.ID
    market.biz.id POLITISI.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Di tempat yang sama, Anggota Komisi VIII DPR RI IGN Kesuma Kelakan menjelaskan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pendidikan agama merupakan wewenang pemerintah pusat, sedangkan daerah tidak punya kewenangan. Akan tetapi yang mengetahui kekurangan guru agama adalah pemerintahdaerah, sehingga ketika pemda mengusulkan guru agama, terkadang kuota yang diberi oleh pemerintah pusat tidak seperti yang diharapkan. Jika pemda ingin menganggarkan di APBD untuk Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) itu wewenang tidak di daerah harus sesuai otonomi yang punya kewenangan yaitu pusat.

     

    “Saya mengharapkan adanya toleransi setiap kuota yang diberikan, baik untuk guru pendidikan umum, tak lupa juga harus ada tambah untuk guru pendidikan agama. Karena pendidikan agama itu saya rasa sangat penting. Jika persoalan tersebut menjadi beban APBN, saya rasa pasti akan ada jalan keluarnya sepanjang untuk kepentingan bangsa itu tidak apa-apa, guna membangun sumber daya manusia. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk Kementerian PAN-RB, agar dapat memberikan jalan keluar terbaik, " harap legislator dapil Bali itu.

     

    Adapun kebutuhan guru agama Hindu yang ada saat ini untuk tingkat SD dengan jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 1810 orang membutuhkan 301 guru dari jumlah guru tersedia 232, SMP, rombel 703 orang, guru yang di butuhkan 87 orang sedangkan guru tersedia 43 orang, SMA, rombel 691, guru yang dibutuhkan 86 sedangkan yang tersedia 23 orang, Sekolah Luar Biasa (SLB) rombel 12, guru yang dibutuhkan 2 orang dan yang tersedia 2 orang. 

    WARTAPARLEMEN.COM
    market.biz.id WARTAPARLEMEN.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Adapun kebutuhan guru agama Hindu yang ada saat ini untuk tingkat SD dengan jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 1810 orang membutuhkan 301 guru dari jumlah guru tersedia 232, SMP, rombel 703 orang, guru yang di butuhkan 87 orang sedangkan guru tersedia 43 orang, SMA, rombel 691, guru yang dibutuhkan 86 sedangkan yang tersedia 23 orang, Sekolah Luar Biasa (SLB) rombel 12, guru yang dibutuhkan 2 orang dan yang tersedia 2 orang. Adapun guru agama Islam untuk SD dengan jumlah rombel 480 orang yang dibutuhkan 20 orang jumlah tersedia 14 orang, SMP rombel 88 orang, yang dibutuhkan 11 orang dari jumlah yang tersedia 6 orang, SMA rombel 56 orang yang dibutuhkan 7 orang yang tersedia 2 orang. (rni/sf)

    diah pitaloka pdip komisi viii dpr ri
    Ernest Hendri

    Ernest Hendri

    Artikel Sebelumnya

    KPK Apresiasi Peningkatan Skor IPAK 2022

    Artikel Berikutnya

    Rachmat Gobel Minta Pemerintah Segera Tanggulangi...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 184

    Postingan Tahun ini: 3247

    Registered: Apr 8, 2021

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 142

    Postingan Tahun ini: 2558

    Registered: May 25, 2021

    Narsono Son

    Narsono Son verified

    Postingan Bulan ini: 72

    Postingan Tahun ini: 617

    Registered: Jul 9, 2020

    Siswandi

    Siswandi verified

    Postingan Bulan ini: 68

    Postingan Tahun ini: 884

    Registered: Jul 11, 2020

    Profle

    Ray verified

    Memasuki Hari Kedua, Animo Pendaftar e-Katalog Sektoral Kemenkumham di Jawa Tengah Meningkat
    Pembukaan Turnamen Sepak Bola Sedekah Laut, Dandim Tegal Turun Kelapangan Sebagai Center Back
    Kakanwil Kemenkumham Jateng Kukuhkan 10 Guru Kekayaan Intelektual
    Buka Muswil II IPKEMINDO Jateng, Kakanwil Ingatkan Pembimbing Kemasyarakatan Selalu Jaga Integritas

    Rekomendasi

    Bupati Lambar Parosil Mabsus Boyong Dua Penghargaan Bergengsi Sekaligus Dari Dua Media Terkemuka Dan Terbesar Di Lampung
    Disdik Bersama Tim Inovasi Gelar Bimtek Literasi dan Numerasi bagi Guru PAUD
    Semarak HUT Kemerdekaan RI, Pemkab Sumenep Gelar Berbagai Lomba
    Peringati HUT RI Ke-77, Kapolsek Manyar dan Forkopimcam bagikan Ratusan Bendera Merah Putih Kepada Pengguna Jalan
    Lomba Senam Kreasi Jatim 2022, Perwosi Sumenep Raih Juara Favorit

    Ikuti Kami